Connect with us

True Story

Tuntutan Delapan Tahun Zumi Melalui Pertimbangan Cukup

Published

on

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebagai tersangka suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Femme.id, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan bahwa tuntutan delapan tahun penjara terhadap Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola Zulkifli sudah dengan pertimbangan yang cukup.

“Tuntutan itu sudah dengan pertimbangan yang cukup, yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diusulkan pada pimpinan,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

BACA JUGA : KPK : Tuntutan Zumi Melalui Pertimbangan yang Cukup

Menurut dia, KPK melihat bahwa dalam beberapa kali pemeriksaan dan pada proses persidangan terhadap Zumi Zola terbaca bahwa yang bersangkutan mengakui beberapa perbuatannya sehingga tuntutannya menjadi delapan tahun penjara.

“Mungkin poin yang juga penting setelah proses hukum terhadap Zumi Zola ini bagaimana dengan pihak lain yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga harus dimintakan pertanggungjawabannya itu yang sedang didalami saat ini terkait dengan dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD (Provinsi Jambi),” tuturnya.

Selain itu, lanjut Febri, KPK juga akan melihat lebih jauh dari fakta-fakta persidangan yang ada dan juga melihat kesesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain serta dalam putusan hakim nantinya.

“Hakim kan akan menilai juga dari fakta persidangan siapa yang terbukti menerima aliran dana dengan informasi informasi awal yang sudah dibuka di persidangan. Jadi, aliran pada anggota DPRD menjadi salah satu poin yang diperhatikan oleh KPK,” ungkap Febri.

Sebelumnya, Zumi Zola Zulkifli dituntut delapan tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan itu karena Zumi dinilai terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018.

“Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Zumi Zola Zulkifli secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Iskandar Marwanto dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Tuntutan itu berdasarkan pasal 12 B dan pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

JPU juga meminta pencabutan hak politik Zumi Zola.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” ungkap Iskandar.

Terkait permohonan “justice collaborator” (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, JPU KPK menolak permohonan JC Zumi.

Terhadap permohonan “justice collaborator” yang diajukan terdakwa Zumi Zola pada 25 Oktober 2018, jaksa berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan, karena terdakwa Zumi Zola adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap terkait pengesahan APBD TA 2017 dan APBD TA 2018. (bfd)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Selebriti

Polisi Punya Bukti Kuat Rapper Tekashi69 Terlibat Perampokan

Published

on

Tekashi69, adalah seorang rapper 6ix9ine asal Amerika Serikat.

Femme.id, Jakarta – Kepolisan federal AS mengungkapkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa rapper Tekashi69 atau yang akrab dijuluki 6ix9ine terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan, termasuk perampokan di Brooklyn.

Jaksa federal telah mengajukan dokumen, yang mencakup lebih dari selusin foto-foto Tekashi, mantan manajernya Kifano “Shotti” Jordan (alias Tr3way) dan awak lainnya terlibat perampokan bersenjata dan penembakan, kata TMZ yang mengaku memperoleh foto-foto itu, dikutip Minggu (9/12/2018).

BACA JUGA : Video Penembakan di Lokasi Syuting Kanye West, Tekashi69 Beredar

Bukti-bukti akan diperkirakan akan membuat Tekashi tidak berkutik. Menurut dokumen itu, polisi mengambil video dari ponsel milik 6ix9ine dan mencocokkannya dengan video dari kamera pengawas yang merekam perampokan 3 April lalu di Brooklyn.

Mereka mengatakan bahwa foto-foto itu membuktikan Shotti melakukan perampokan, dan polisi percaya Tekashi berperan mengawasi aksi tersebut dari jalan dan merekamnya dengan kamera ponsel.

Ada screenshot dari video itu, yang menurut jaksa, telah dibagikan Tekashi kepada pihak ketiga untuk diunggah ke Internet. Polisi juga mencocokkan ransel bukti perampokan di rumah Tekashi dalam penggeledahan selama September lalu.

Dalam penggeledahan, polisi juga menemukan senjata AR-15.

Jaksa mengajukan dokumen-dokumen itu sebagai bukti Tekashi harus ditahan tanpa jaminan. Dokumen juga menyebut Tekashi sering menarik uang hingga 100.000 dolar untuk satu kali penarikan di bank.

Tekashi sekarang masih ditahan di fasilitas federal tanpa jaminan. Pengacaranya, Lance Lazzaro, mengatakan bahwa rapper bernama asli Daniel Hernandez itu tidak bersalah dan tidak pernah menjadi bagian dari tindak kriminal. (sur)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Continue Reading

True Story

Akhirnya Buni Yani Sebarkan Sumpah Mubahalah, Ini Sasarannya

Published

on

Buni Yani, pendiri Simpul Buni Yani for Social Justice.

Femme.id, Jakarta – Sebuah video berisi sumpah mubahalah atau sumpah kutukan terhukum kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Buni Yani, beredar di YouTube. Video berdurasi 1 menit 33 detik tersebut diunggah Buni untuk merespons putusan Mahkamah Agung yang tak mengabulkan kasasinya.

Dalam tayangan singkat itu, Buni mengklaim tak melakukan hal yang dituduhkan hakim kepadanya, yakni mengutak-atik video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 27 September 2016 lalu.

Sumpah Mubahalah : Azab akan menimpa buzzer, polisi, jaksa, dan hakim yang menuduhnya berbohong. Begitu juga sebaliknya.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya tidak memotong mengedit, mengubah, mengurangi, menambahkan video pidato bapak Ahok yang ada di Kepulauan Seribu,” kata Buni dalam tayangan tersebut.

Keadilan, Ada di Mana Kau?

Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, seperti dilansir Tempo, dalam konfirmasinya pada Kamis, 29 November 2018, mengatakan video itu dibuat sesaat setelah putusan Mahkamah Agung keluar.

Petikan amar putusan MA ini sebelumnya diunggah secara resmi oleh laman mahkamahagung.go.id, dengan nomor perkara 1712 K/PID.SUS/2018. Dalam keterangan tertulisnya, MA menyatakan terdakwa Buni Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Buni divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ia dijerat dengan Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Hakim menyatakan Buni bersalah karena mengedit video yang memuat pidato Ahok berdurasi 31 detik. Ia menyebarkan video itu dengan kalimat yang dinilai provokatif melalui media sosial Facebook.

Adapun dalam tayangan yang diunggah di YouTube, Buni menyebut sumpah bila ia berbohong, maka akan kena azab saat itu juga. Ia berkenan dilaknat dan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal itu, ujar dia, juga akan menimpa keluarganya.

Namun, bila yang terjadi sebaliknya, ia mengatakan azab akan menimpa semua orang yang menuduhnya. Termasuk, kata dia, buzzer, polisi, jaksa, dan hakim. Dalam tayangan terakhir video itu, ia menginginkan orang-orang ikut serta menyebar videonya.

Sepanjang mengucapkan sumpah, Buni tampak mengacungkan salah satu jarinya. Ia juga tampil mengenakna baju koko dan peci di video itu. (tpo)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Continue Reading

True Story

DPR Didesak Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Published

on

Provinsi Bengkulu mendesak DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Femme.id, Bengkulu – Pusat Pendidikan untuk Anak dan Perempuan (Yayasan Pupa) Provinsi Bengkulu mendesak DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi UU guna melindungi hak-hak perempuan dan anak.

“Tren kekerasan seksual yang terus bertambah sehingga perlu ada payung hukum berupa UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Apalagi, sejak awal tahun 2018 hingga sekarang telah terjadi 113 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Direktur Yayasan Pupa Susi Handayani saat menggelar jumpa pers di Bengkulu, Minggu (25/11/2018).

Yayasan Pupa mendorong DPR RI mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Pengahapusan Kekerasan Seksual untuk memutus mata rantai kekerasan seksual dan memulihkan psikologis korban.

Berdasarkan catatan Yayasan Pupa, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu tertinggi adalah kasus perkosaan dengan jumlah 25,6 persen.

Selanjutnya, kasus pencabulan 22 persen, ketiga penganiayaan 22 persen, dan keempat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 18,6 persen, serta kasus lainnya.

Ia menyebutkan tiga pelaku kekerasan di Bengkulu paling banyak terjadi melalui relasi pertemanan yang mencapai 24 persen, lalu disusul suami 15,97 persen, dan tetangga 14,58 persen.

Berdasarkan data tersebut, pelaku bisa dari orang yang tidak dikenal maupun orang yang baru dikenal oleh korban. Hal ini merupakan temuan dari berkembangnya kasus kekerasan yang tahun sebelumnya paling banyak merupakan keluarga inti korban.

Kasus kekerasan seksual kian diperparah dengan perspektif masyarakat yang tidak melindungi korban, bahkan cenderung menyalahkan korban.

Menurut Susi, stigmatisasi masyarakat yang masih menyalahkan kondisi korban menjadi alasan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tertangani secara optimal.

“Selain pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, penting juga untuk membangun mekanisme perlindungan berbasis komunitas dan sekolah,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi mengenai regulasi pembentukan satgas perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat rukun tetangga (RT) untuk mengoptimalkan payung hukum.

“Saya telah berdiskusi tentang upaya membentuk satgas perlindungan anak sampai tingkat RT dengan inisiatif dan swadaya masyarakat. Kalau ini sudah ada, akan lebih sistematis dan produktif dalam melakukan kampanye perlindungan terhadap perempuan dan anak,” katanya. (nur)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Continue Reading

Trending

Redaksi Femme.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus),
publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, serta kerjasama bisnis lainnya. Redaksi Femme.id juga menerima sumbangan artikel/tulisan dari para penggiat citizen journalist, dan dari pembaca.

Kontak Email :
redaksi@femme.id

WhatsApp / SMS Center :
0878-15557788, 0819-15557788

© Femme.id termasuk salah satu anggota jaringan media siber Femme Entertainment Media (FEM) Group.