Connect with us

True Story

Rita Keberatan Disebut Foya-Foya dan Terima Gratifikasi

Published

on

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar),Kaltim, Rita Widyasari.

Femme.id, Jakarta – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar),Kaltim Rita Widyasari keberatan disebut jaksa penuntut umum (JPU) KPK sebagai orang yang suka foya-foya dan mendapat gratifikasi dari rekanan.

“Saya keberatan disebut JPU hidup foya-foya karena saya lebih banyak membantu rakyat. Saya percaya telah melakukan tugas dengan baik dan saya jgua tidak pernah memungut apa pun dari rekanan, PNS, iuran kepala dinas, manipulasi SPPD karena saya hanya menerima sumbangan untuk partai melalui Junaidi karena saya juga sering menyumbang untuk DPD Golkar,” kata Rita dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/7/2018).

Dalam perkara ini, Rita Widyasari dituntut hukuman 15 tahun penjara ditambah denda Rp740 juta subsider enam bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi Rp248,9 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek selama 2010-2017.

Sedangkan rekan Rita yaitu Khairudin selaku mantan anggota DPRD Kukar sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11 dituntut selama 13 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

“Tindakan Khairudin bukan perintah saya, dia lebih banyak punya ‘network’ atas timnya, dan saya juga tidak menerima gratifikasi karena penerimaan itu adalah bagian ‘share’ saham dari almarhum ayah saya Syaukani karena tidak mudah mendapatkan tambang, karena itu wajar mendapat ‘share’ maupun penerimaan saya dari tambang Sinar Kemala milik saya,” jelas Rita.

Dalam dakwaan pertama, Rita disebutkan menerima uang seluruhnya Rp248,9 miliar dari Khairudin dan meminta agar Khairudin mengondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan pemerintah kabupaten Kukar.

Khairudin lalu menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek. Uang diambil oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto; Andi Sabri dan Junaidi adalah anggota Tim 11.

“Uang perizinan lingkungan saya sama sekali tidak tahu ke mana dan sama sekali tidak tahu siapa yang memungut. Banyak tuduhan yang tidak saya terima, saya tidak pernah memerintahkan Khairudin memotong enam persen, itu bukan ide saya mohon ditelusuri siapa yang memotong,” ungkap Rita.

ATM Rp34 miliar Rita mengaku bahwa ia memang punya punya ATM senilai Rp34 miliar.

“Saya memang punya penghasilan seperti LHKPN dan dalam tuntutan JPU ada yang tidak disebutkan yaitu penghasilan dari tambang Boswana sejak 2011 yaitu sebesar Rp252 miliar karena memang menggunakan nama ibu saya,” jelas Rita.

Ia pun mengaku bahwa sudah meningkatkan taraf hidup rakyat Kukar dan mengurangi kemiskinan serta membawa jajaran pemerintahan Kukar menjadi lebih akuntabel.

“Siapa pun di dunia tidak mau masuk penjara terlebih dengan tuduhan yang tidak benar. Saat membaca tuntutan JPU saya sedih dan hampir pingsan, bagaimana menyebut saya menerima Rp200 miliar lebih? Saya ingat kembali dan itu sama sekali tidak benar, saya dekat dengan Khairudin, chat-chat percakapan saya tidak membuktikan saya menyuruh Khairudin meminta ‘fee’ dan hanya menunjukkan kedekatan saya,” tegas Rita sambil terisak.

Ia pun meminta majelis hakim membatalkan penyitaan mobil Land Cruiser dan Hummer miliknya yang menurut Rita dibeli jauh sebelum ia menjabat sebagai bupati Kukar. (dln)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAMBI

KPK Tetapkan Zumi Zola Tersangka Suap

Published

on

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebagai tersangka suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Femme.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebagai tersangka suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

“Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

BACA JUGA : KPK Periksa Zumi Zola Sebagai Tersangka

Terkait hal tersebut, KPK meningkatkan kembali satu perkara ke penyidikan dengan tersangka Zumi Zola (ZZ).

“Mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa tersangka ZZ selaku Gubernur Jambi periode 2016 2021 diduga mengetahui dan setuju terkait uang ketok palu,” ungkap Basaria.

Selanjutnya, tersangka Zumi Zumi Zola meminta Plt Kadis PUPR Jambi Arfan (ARN) dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin (SAI) untuk mencari uang agar mendapat pengesahan Raperda APBD 2018 Jambi, melakukan pengumpulan dana dari kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pinjaman pada pihak lainnya serta pengumpulan dana yang akan diperuntukan kepada para anggota DPRD, “Dari dana terkumpul tersebut, ARN melalui orang kepercayaannya telah memberikan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi sekitar Rp3,4 miliar. Selama proses berjalan KPK menerima pengembalian uang dari pihak yang telah menerima, yaitu uang yang dialokasikan untuk tujuh tujuh anggota DPRD sejumlah total Rp 700 juta. Uang tersebut menjadi alat bukti dan dititipkan dalam rekening penampungan KPK,” tuturnya.

Atas perbuatannya, Zumi Zola disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Basaria menyatakan tim KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari anggota DPRD Jambi dan unsur pejabat provinsi.

“Dalam minggu ini direncanakan sekitar 33 saksi akan diperiksa di Jambi,” kata Basaria.

Ia menjelaskan kasus itu bermula dari tertangkap tangannya anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono (SPO), Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (EWM), Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan (ARN), dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi) Saipudin (SAI) di Jambi dan Jakarta pada November 2017.

“Saat itu, KPK mengamankan uang Rp400 juta dari SPO selaku anggota DPRD Provinsi Jambi terkait pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018. Uang tersebut ditujukan agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018,” ungkap Basaria.

Kemudian, KPK menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka. Keempatnya pun telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.

“Tiga dari empat tersangka saat ini mengajukan banding, demikian juga Jaksa KPK. Sedangkan, putusan SPO telah “inkracht” setelah masa pikir-pikir berakhir kemarin dan yang bersangkutan tidak mengajukan banding,” ujarnya.

Terhadap ZZ, sebelumnya KPK juga telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

“ZZ baik secara bersama-sama dengan ARN selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016 2021,” kata dia.

Selama proses penyidikan untuk dugaan gratifikasi tersebut, kata Basaria, sampai saat ini penyidik telah menemukan bukti bahwa Zumi Zola diduga menerima total Rp49 Miliar selama periode 2016-2017.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan di KPK. (bfd)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Continue Reading

SULAWESI SELATAN

Tragis, Samen Kandurora Tewas Kejatuhan Peti Jenazah Ibunya Sendiri

Published

on

Tragedi terjadi saat pesta adat kematian Rambu Solok almarhumah Berta Kondorura di Tongkonan Batu, Lembang Parinding

Femme.id, Rantepao – Tragis nasib pria yang bernama Samen Kandurora yang berusia 40 tahun ini. Dia tewas akibat tertindih peti jenazah almarhumah ibunya sendiri.

Dikisahkan, tragedi ini terjadi saat pesta adat kematian Rambu Solok almarhumah Berta Kondorura di Tongkonan Batu, Lembang Parinding, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, Jumat 15 Juni 2018.

Berdasarkan laporan Polsek Sesean Toraja Utara mengabarkan kejadian ini terjadi saat tangga yang dipakai keluarga Berta Kondorura untuk memindahkan jenasah dari rumah naik keatas Lakkian, tidak kuat menahan beban.

Lakkian dalam adat istiadat suku toraja adalah lumbung yang dibuat lebih tinggi dari pondok biasa untuk meletakkan jenazah, sebelum dibawa ke peristirahatan terakhir.

Ketika jenasah almarhumah Berta Kondorura diarak beramai-ramai. Tiba-tiba tangga yang dinaiki keluarga yang membawa peti mati yang terbuat dari kayu jati itu bergeser.

Akibatnya keluarga yang mengangkat peti mati itu terjatuh semua. Karena tangga tersebut tak mampu menampung orang yang mengangkat peti seberat puluhan kilogram itu.

Naas, bagi anak almarhumah Berta Kondorura yang bernama Samen (40) kepalanya tertindih peti mati itu dari atas Lakkian setinggi 3 meter lebih itu.

Meski korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Elim Rantepao. Namun sayang, nyawa pria yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini tak bisa tertolong lagi.

Berdasarkan keterangan aparat kepolisian setempat, seperti dilansir Kabarmakassar.com, keluarga Samen Kondorura mengaku ikhlas dengan adanya insiden tragis ini. (hen)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Continue Reading

Politisi

Polisi Hentikan Kasus Adik Mbak Mega, Meski Ada 30 Laporan

Published

on

Mbak Mega, dan adiknya Sukmawati Soekarnoputri

Serambiislam.com, Jakarta – Penyidik kepolisian telah menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) terhadap kasus dugaan tindak pidana penistaan agama yang menjerat Sukmawati Soekarnoputri.

“SP3 ini adalah surat perintah penghentian penyelidikan, ya, bukan penyidikan karena perkara masih tahap penyelidikan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Mohammad Iqbal di Jakarta, Minggu.

Ditegaskan Iqbal bahwa dihentikan karena tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga perkara tersebut tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.

Semakin Bertambah, Umat Islam yang Polisikan Pencipta Puisi SARA Sukmawati

Menurut dia, total laporan atas kasus ini berjumlah 30 laporan dengan dua laporan sudah dicabut oleh pelapornya.

Seperti dilansir Antara, penyidik telah memeriksa 28 pelapor, seorang saksi, dan Sukmawati sebagai terlapor.

Selain itu, penyidik juga sudah mendengar keterangan empat ahli, yakni seorang ahli bahasa, seorang ahli sastra, seorang ahli agama, dan seorang ahli pidana.

Selanjutnya, penyidik sudah melaksanakan gelar perkara dan memutuskan bahwa kasus tersebut dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan perbuatan pidana.

Puisi berjudul “Ibu Indonesia” yang dibacakan Sukmawati di ajang Indonesia Fashion Week 2018 di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 memicu kontroversi dan protes karena membandingkan konde dengan cadar dan kidung dengan azan.

Adanya kasus ini, Sukmawati yang merupakan putri proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Indonesia Soekarno sempat meminta maaf kepada umat Islam di Indonesia.

Sukmawati menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat menistakan agama Islam dengan puisi tersebut. (nit)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Continue Reading

Trending

Redaksi Femme.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus),
publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, serta kerjasama bisnis lainnya. Redaksi Femme.id juga menerima sumbangan artikel/tulisan dari para penggiat citizen journalist, dan dari pembaca.

Kontak Email :
redaksi@femme.id

WhatsApp / SMS Center :
0878-15557788, 0819-15557788

© Femme.id termasuk salah satu anggota jaringan media siber Femme Entertainment Media (FEM) Group.