Connect with us

True Story

Rita Keberatan Disebut Foya-Foya dan Terima Gratifikasi

Published

on

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar),Kaltim, Rita Widyasari.

Femme.id, Jakarta – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar),Kaltim Rita Widyasari keberatan disebut jaksa penuntut umum (JPU) KPK sebagai orang yang suka foya-foya dan mendapat gratifikasi dari rekanan.

“Saya keberatan disebut JPU hidup foya-foya karena saya lebih banyak membantu rakyat. Saya percaya telah melakukan tugas dengan baik dan saya jgua tidak pernah memungut apa pun dari rekanan, PNS, iuran kepala dinas, manipulasi SPPD karena saya hanya menerima sumbangan untuk partai melalui Junaidi karena saya juga sering menyumbang untuk DPD Golkar,” kata Rita dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/7/2018).

Dalam perkara ini, Rita Widyasari dituntut hukuman 15 tahun penjara ditambah denda Rp740 juta subsider enam bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi Rp248,9 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek selama 2010-2017.

Sedangkan rekan Rita yaitu Khairudin selaku mantan anggota DPRD Kukar sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11 dituntut selama 13 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

“Tindakan Khairudin bukan perintah saya, dia lebih banyak punya ‘network’ atas timnya, dan saya juga tidak menerima gratifikasi karena penerimaan itu adalah bagian ‘share’ saham dari almarhum ayah saya Syaukani karena tidak mudah mendapatkan tambang, karena itu wajar mendapat ‘share’ maupun penerimaan saya dari tambang Sinar Kemala milik saya,” jelas Rita.

Dalam dakwaan pertama, Rita disebutkan menerima uang seluruhnya Rp248,9 miliar dari Khairudin dan meminta agar Khairudin mengondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan pemerintah kabupaten Kukar.

Khairudin lalu menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek. Uang diambil oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto; Andi Sabri dan Junaidi adalah anggota Tim 11.

“Uang perizinan lingkungan saya sama sekali tidak tahu ke mana dan sama sekali tidak tahu siapa yang memungut. Banyak tuduhan yang tidak saya terima, saya tidak pernah memerintahkan Khairudin memotong enam persen, itu bukan ide saya mohon ditelusuri siapa yang memotong,” ungkap Rita.

ATM Rp34 miliar Rita mengaku bahwa ia memang punya punya ATM senilai Rp34 miliar.

“Saya memang punya penghasilan seperti LHKPN dan dalam tuntutan JPU ada yang tidak disebutkan yaitu penghasilan dari tambang Boswana sejak 2011 yaitu sebesar Rp252 miliar karena memang menggunakan nama ibu saya,” jelas Rita.

Ia pun mengaku bahwa sudah meningkatkan taraf hidup rakyat Kukar dan mengurangi kemiskinan serta membawa jajaran pemerintahan Kukar menjadi lebih akuntabel.

“Siapa pun di dunia tidak mau masuk penjara terlebih dengan tuduhan yang tidak benar. Saat membaca tuntutan JPU saya sedih dan hampir pingsan, bagaimana menyebut saya menerima Rp200 miliar lebih? Saya ingat kembali dan itu sama sekali tidak benar, saya dekat dengan Khairudin, chat-chat percakapan saya tidak membuktikan saya menyuruh Khairudin meminta ‘fee’ dan hanya menunjukkan kedekatan saya,” tegas Rita sambil terisak.

Ia pun meminta majelis hakim membatalkan penyitaan mobil Land Cruiser dan Hummer miliknya yang menurut Rita dibeli jauh sebelum ia menjabat sebagai bupati Kukar. (dln)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Selebriti

Polisi Punya Bukti Kuat Rapper Tekashi69 Terlibat Perampokan

Published

on

Tekashi69, adalah seorang rapper 6ix9ine asal Amerika Serikat.

Femme.id, Jakarta – Kepolisan federal AS mengungkapkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa rapper Tekashi69 atau yang akrab dijuluki 6ix9ine terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan, termasuk perampokan di Brooklyn.

Jaksa federal telah mengajukan dokumen, yang mencakup lebih dari selusin foto-foto Tekashi, mantan manajernya Kifano “Shotti” Jordan (alias Tr3way) dan awak lainnya terlibat perampokan bersenjata dan penembakan, kata TMZ yang mengaku memperoleh foto-foto itu, dikutip Minggu (9/12/2018).

BACA JUGA : Video Penembakan di Lokasi Syuting Kanye West, Tekashi69 Beredar

Bukti-bukti akan diperkirakan akan membuat Tekashi tidak berkutik. Menurut dokumen itu, polisi mengambil video dari ponsel milik 6ix9ine dan mencocokkannya dengan video dari kamera pengawas yang merekam perampokan 3 April lalu di Brooklyn.

Mereka mengatakan bahwa foto-foto itu membuktikan Shotti melakukan perampokan, dan polisi percaya Tekashi berperan mengawasi aksi tersebut dari jalan dan merekamnya dengan kamera ponsel.

Ada screenshot dari video itu, yang menurut jaksa, telah dibagikan Tekashi kepada pihak ketiga untuk diunggah ke Internet. Polisi juga mencocokkan ransel bukti perampokan di rumah Tekashi dalam penggeledahan selama September lalu.

Dalam penggeledahan, polisi juga menemukan senjata AR-15.

Jaksa mengajukan dokumen-dokumen itu sebagai bukti Tekashi harus ditahan tanpa jaminan. Dokumen juga menyebut Tekashi sering menarik uang hingga 100.000 dolar untuk satu kali penarikan di bank.

Tekashi sekarang masih ditahan di fasilitas federal tanpa jaminan. Pengacaranya, Lance Lazzaro, mengatakan bahwa rapper bernama asli Daniel Hernandez itu tidak bersalah dan tidak pernah menjadi bagian dari tindak kriminal. (sur)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Continue Reading

True Story

Akhirnya Buni Yani Sebarkan Sumpah Mubahalah, Ini Sasarannya

Published

on

Buni Yani, pendiri Simpul Buni Yani for Social Justice.

Femme.id, Jakarta – Sebuah video berisi sumpah mubahalah atau sumpah kutukan terhukum kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Buni Yani, beredar di YouTube. Video berdurasi 1 menit 33 detik tersebut diunggah Buni untuk merespons putusan Mahkamah Agung yang tak mengabulkan kasasinya.

Dalam tayangan singkat itu, Buni mengklaim tak melakukan hal yang dituduhkan hakim kepadanya, yakni mengutak-atik video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 27 September 2016 lalu.

Sumpah Mubahalah : Azab akan menimpa buzzer, polisi, jaksa, dan hakim yang menuduhnya berbohong. Begitu juga sebaliknya.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya tidak memotong mengedit, mengubah, mengurangi, menambahkan video pidato bapak Ahok yang ada di Kepulauan Seribu,” kata Buni dalam tayangan tersebut.

Keadilan, Ada di Mana Kau?

Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, seperti dilansir Tempo, dalam konfirmasinya pada Kamis, 29 November 2018, mengatakan video itu dibuat sesaat setelah putusan Mahkamah Agung keluar.

Petikan amar putusan MA ini sebelumnya diunggah secara resmi oleh laman mahkamahagung.go.id, dengan nomor perkara 1712 K/PID.SUS/2018. Dalam keterangan tertulisnya, MA menyatakan terdakwa Buni Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Buni divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ia dijerat dengan Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Hakim menyatakan Buni bersalah karena mengedit video yang memuat pidato Ahok berdurasi 31 detik. Ia menyebarkan video itu dengan kalimat yang dinilai provokatif melalui media sosial Facebook.

Adapun dalam tayangan yang diunggah di YouTube, Buni menyebut sumpah bila ia berbohong, maka akan kena azab saat itu juga. Ia berkenan dilaknat dan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal itu, ujar dia, juga akan menimpa keluarganya.

Namun, bila yang terjadi sebaliknya, ia mengatakan azab akan menimpa semua orang yang menuduhnya. Termasuk, kata dia, buzzer, polisi, jaksa, dan hakim. Dalam tayangan terakhir video itu, ia menginginkan orang-orang ikut serta menyebar videonya.

Sepanjang mengucapkan sumpah, Buni tampak mengacungkan salah satu jarinya. Ia juga tampil mengenakna baju koko dan peci di video itu. (tpo)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Continue Reading

True Story

DPR Didesak Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Published

on

Provinsi Bengkulu mendesak DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Femme.id, Bengkulu – Pusat Pendidikan untuk Anak dan Perempuan (Yayasan Pupa) Provinsi Bengkulu mendesak DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi UU guna melindungi hak-hak perempuan dan anak.

“Tren kekerasan seksual yang terus bertambah sehingga perlu ada payung hukum berupa UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Apalagi, sejak awal tahun 2018 hingga sekarang telah terjadi 113 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Direktur Yayasan Pupa Susi Handayani saat menggelar jumpa pers di Bengkulu, Minggu (25/11/2018).

Yayasan Pupa mendorong DPR RI mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Pengahapusan Kekerasan Seksual untuk memutus mata rantai kekerasan seksual dan memulihkan psikologis korban.

Berdasarkan catatan Yayasan Pupa, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu tertinggi adalah kasus perkosaan dengan jumlah 25,6 persen.

Selanjutnya, kasus pencabulan 22 persen, ketiga penganiayaan 22 persen, dan keempat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 18,6 persen, serta kasus lainnya.

Ia menyebutkan tiga pelaku kekerasan di Bengkulu paling banyak terjadi melalui relasi pertemanan yang mencapai 24 persen, lalu disusul suami 15,97 persen, dan tetangga 14,58 persen.

Berdasarkan data tersebut, pelaku bisa dari orang yang tidak dikenal maupun orang yang baru dikenal oleh korban. Hal ini merupakan temuan dari berkembangnya kasus kekerasan yang tahun sebelumnya paling banyak merupakan keluarga inti korban.

Kasus kekerasan seksual kian diperparah dengan perspektif masyarakat yang tidak melindungi korban, bahkan cenderung menyalahkan korban.

Menurut Susi, stigmatisasi masyarakat yang masih menyalahkan kondisi korban menjadi alasan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tertangani secara optimal.

“Selain pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, penting juga untuk membangun mekanisme perlindungan berbasis komunitas dan sekolah,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi mengenai regulasi pembentukan satgas perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat rukun tetangga (RT) untuk mengoptimalkan payung hukum.

“Saya telah berdiskusi tentang upaya membentuk satgas perlindungan anak sampai tingkat RT dengan inisiatif dan swadaya masyarakat. Kalau ini sudah ada, akan lebih sistematis dan produktif dalam melakukan kampanye perlindungan terhadap perempuan dan anak,” katanya. (nur)


Untuk kerjasama publikasi, dan media partner, hubungi Whatsapp : 0878-15557788, 0819-5557788. Email : redaksifemme@gmail.com, redaksi@femme.id.

Continue Reading

Trending

Redaksi Femme.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus),
publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, serta kerjasama bisnis lainnya. Redaksi Femme.id juga menerima sumbangan artikel/tulisan dari para penggiat citizen journalist, dan dari pembaca.

Kontak Email :
redaksi@femme.id

WhatsApp / SMS Center :
0878-15557788, 0819-15557788

© Femme.id termasuk salah satu anggota jaringan media siber Femme Entertainment Media (FEM) Group.